Bagi teman-teman, ruang ini dibuka bagi anda yang memiliki masalah baik di sekolah, rumah, ortu, pacar dan masalah psikologi lainnya. Kami akan memfasilitasi anda. Ruang ini akan di bantu oleh K' Nana (Mahasiswa Psikologi UAD Yogyakarta), K' Diyah (Calon Sarjana Psikologi UNY) dan fasilitator lainnya yang memiliki pengalaman konselin.
Pertanyaan bisa di alamatkan ke :
Bilik Curhat
e-mail : pelajarkritis@gmail.com
Selasa, 28 Agustus 2007
Sukseskan "Gerakan Hibah Buku Nasional"
Guna menyukseskan "Gerakan Hibah Buku Nasional" yang dilaksanakan oleh PP IRM, maka kami mengundang para pemerhati / dermawan / dan kepada mereka yang peduli dengan pendidikan anak bangsa untuk menyisihkan sebagian dari rezekinya (2,5%) / atau berupa buku langsung, guna menyukseskan program tersebut.
Bantuan buku dapat dialamatkan kepada :
Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah
Jl. KH Ahmad Dahlan No. 103 Yogyakarta, 55282
Telp. (0274) 7872186
Bantuan buku dapat dialamatkan kepada :
Pimpinan Pusat Ikatan Remaja Muhammadiyah
Jl. KH Ahmad Dahlan No. 103 Yogyakarta, 55282
Telp. (0274) 7872186
7 Keuntungan Membaca
Pertama, kita mesti percaya bahwa membaca adalah kunci untuk membuka gerbang ilmu kesemestaan. Seentara buku adalah jendela dunia yang terhampar luasnya. Dnengan demikian kita menimani ayat Allah tentang seruan Iqro’, perintah membaca yang terdapat dalam salah satu ayat al Quran surat al Alaq yang berbunyi: “Bacalah dengan mengagungkan nama tuhanmu yang telah menciptakanmu…” . Banyak ilmuwan baik dari kalangan muslim maupun non muslim memuji kehadiaran ayat ini dan dianggap sebagai ayat pertama yang meletakkan sendi-sendi seradaban melalaui sebuah perintah agung: BACALAH!.
“Iqro”: Bacalah, demikian setiap insan diperintahkan oleh sang penguasa Semesta. Dan kita ditutntut untuk mencoba memaknai dan melaksanakan serta mengambil hikmah dari perintah tersebut. Membaca seperti apa yang diperintahkan? Rasanya bukan sekedar perintah membaca biasa? Sebagai anak muda pasti kita membutuhkan jawabannya? Iya kan?
Seorang mufasir terkemuka, Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah mengartikan iqro secara istimewa yaitu kegiatan aktif yang meliputi membaca teks, membaca realitas, memahami, meneliti/riset. Jadi, makna iqro itu teramat luasnya sehingga meliputi dimensi tekstual(buku) dan kesemestaan(jagat alam). Kecerdasan yang hendak dibangun oleh tuhan bukanlah kecerdasan mental, otak, spritual, namun kecerdasan emosional yang berdimensi semesta, lingkungan adalah hal yang penting sehingga manusia bisa memahami gerak-gerik dan fenomena alam. Artinya membaca di sini itu diwarnai dengan semangat daya pikir yang total-menyeluruh, mengingat, menganalisa dan bakan membayangkan sebuah langkah untuk mengatasi sebuah permasalahan. Berbagai bencana alam yang terjadi di negeri ini adalah menuntut refleksi kita, sejauh mana kita mampu bersahabat dan membaca nalar alam yang mempunyai “the power of nature”.Baiklah saya mensarikan dari sebuah lembaga training terkemuka, EXPERD, tentang berita penting: 7 keuntungan Membaca alam semesta (Eilan Rachman dan Sylvina Savitri ):
“Iqro”: Bacalah, demikian setiap insan diperintahkan oleh sang penguasa Semesta. Dan kita ditutntut untuk mencoba memaknai dan melaksanakan serta mengambil hikmah dari perintah tersebut. Membaca seperti apa yang diperintahkan? Rasanya bukan sekedar perintah membaca biasa? Sebagai anak muda pasti kita membutuhkan jawabannya? Iya kan?
Seorang mufasir terkemuka, Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah mengartikan iqro secara istimewa yaitu kegiatan aktif yang meliputi membaca teks, membaca realitas, memahami, meneliti/riset. Jadi, makna iqro itu teramat luasnya sehingga meliputi dimensi tekstual(buku) dan kesemestaan(jagat alam). Kecerdasan yang hendak dibangun oleh tuhan bukanlah kecerdasan mental, otak, spritual, namun kecerdasan emosional yang berdimensi semesta, lingkungan adalah hal yang penting sehingga manusia bisa memahami gerak-gerik dan fenomena alam. Artinya membaca di sini itu diwarnai dengan semangat daya pikir yang total-menyeluruh, mengingat, menganalisa dan bakan membayangkan sebuah langkah untuk mengatasi sebuah permasalahan. Berbagai bencana alam yang terjadi di negeri ini adalah menuntut refleksi kita, sejauh mana kita mampu bersahabat dan membaca nalar alam yang mempunyai “the power of nature”.Baiklah saya mensarikan dari sebuah lembaga training terkemuka, EXPERD, tentang berita penting: 7 keuntungan Membaca alam semesta (Eilan Rachman dan Sylvina Savitri ):
- Mengusir keraguan, kecemasan, dan kesedihan.
- Menebalkan keimanan, karena sesungguhnya bacaan pelajaran yang paling besar, peringatan yang paling agung, pencegahan kemungkaran yang paling efesien, dan perintah yang paling bijak.
- Melemaskan lidah dan menghiasi diri dengan kefasihan berbicara
- Mengembangkan wawasan berfikir dan memperbaiki persepsi.
- Mengambil manfaat dari pengalaman orang lain
- Menelaah berbagai kebudayaan yang menumbuhkan kesadaran akan perannya dalam kehidupan.
- Menjaga kalbu dari kekacauan, dan memelihara waktu dari ke sia-siaan.
Luar biasa manfaat membaca itu kalau kita mau melakukannya. Kalau tidak ya bagaimana mungkin bisa memproleh manfaat dari sebuah tradisi “agung” yang bernama membaca. Apabila kita membicarakan membaca dalam arti membaca teks maka ini akan dikaitkan dengan sikap intelktualitas kita. Sikap intelektual sangat berkaitan dengan bacaan yang dikonsumsi sehar-hari sehingga ada yang mengatakan bahwa : “you are what you read!!” dan kadar itelektualitas itu juga cukup dipengaruhi oleh cara membaca. Ada orang yang yang membaca sambil berimajinasi, mengambil intisari, menggarisbawahi, bahkan ada yang membaca daftar isinya saja, lalu dilajutkan yang .enarik untuk dibaca dan sebagainya dan sebagainya.
Seorang yang cerdas membaca perlu mampu membaca buku dengan menghadirkan konteks dan lingkungan yang mengelilinginya. Terhadap sebuah tulisan pembaca perlu hadir, menyerap, menyimpulkan, mengulang/review, dan juga memperjelas.
Selamat membaca alam semesta!!
Pelajar “Menolak Bungkam”
Oleh David Effendi
Ketua PIP PP IRM
Menyikapi perubahan sosial pasca bergulirnya reformasi sejak tahun 1998 yang lalu musti dalam hati kecil kita bertanya apa yang berubah dalam dunia pendidikan kita? tentu kita akan berusaha seobyektif mungkin melihat perubahan sosio-politik, atau sosio-ekonimi bahkan sosio-kultural dalam masyarakat kita yang terkadang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang.
Kita masih saja menemukan tulisan diberbagai media bahwa masih banyak praktek kebijakan atau budaya politik masyarakat yang ke-ordebaru-an. hal ini disebabkan oleh adanya kenyataan dalam kehidupan kolektif kita seperti kebijakan yang sentralistik tentang: seragam, buku wajib, UAN atau sekarang UN (ujian Nasional) dan sebagainya, dalam ruang kelas kita lihat masih banyak pendidik yang memposisikan dirinya sebagai pusat dari kegiatan belajar mengajar. murid adalah obyek dan guru adalah subyek, guru serba tahu dan murid tidak tahu apa-apa mengakibatkan di kelas hanya berisi kegiatan transfer knowledge yang kesemuanya itu akan berakibat mengahsilkan orang-orang yang takluk pada atasan, bermental kuli dan semakin melanggengkan budaya bisu alias tidak punya kretifitas karena selama pendidikan di sekolah inisiatif dan kebebasan berekspresi tidak diafasilitasi dengan baik maka tak heran akhir-akhir tahun ini banyak siswa melakukan percobaan bunh diri atau lari dari relaitas yang menurut mereka tidak layak untuk diakrabi.
Gagasan Paulo Freire (pedagogy of the Opressed, 1972) tentang pendidikan yang membebaskan perlu kita apresiasi dan penting untuk dipraktekkan dalam kultur pendidikan kita. kita tidak boleh membiarkan masyarakat kita utamanya pelajar dan mahasiswa berhenti pada level kesadaran magis, atau kesadaran naïf namun membangun kesadaran kritis di kalangan pelajar adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditunda-tunda. kita tahu petaka pendidikan yang gaya “bank” hanya akan melahirkan manusia yang tertindas, bermental kuli atau meminjam bahasanya Emha Ainun nadjib menjadi gelandangan dinegri sendiri, dan jadi robot-robot yang bernyawa bagi penguasa. PR untuk perbaikan pendidikan kita terlampau banyak dan tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat. laporan Bank Dunia menyebutkan keterampilan membaca siswa kelas 4 SD Indonesia paling rendah di Asia Timur. lalu, prestasi siswa SLTP dalam mata pelajaran IPA menempati urutan ke-32 dan Matematikan urutan ke-34 dari 38 negara. soal daya saing, Indonesia menempati rangking ke-37 dari 57 negara(kompas, 28 Sept 2001)
Dari mana kita mulai menyelesaikan PR tersebut? rasanya penting untuk membaca pemikiran Paulo Freire berikut ini. dia membagi kesadran manusia ke dalam tiga tingkatan yang heararkis:
kesadaran naïf yang melihat bahwa sumber persoalan adalah berasal dari internal manusia sendiri (human error). Jadi, bahasa kita orang yang bertipe kesadran naïf itu tak pernak menyalahkan orang lain. Selalu husnudzhon pada orang atau factor diluar dirinya.
kebangkitan kekuatan civil society yang meyuburkan nilai-nilai substransial demokrasi, transparansi, keseimbangan (keadilan) harusnya menjadi angin segar untuk melakuakn perubahan metode mengajar dan emndidik dilingkungan sekolah atau keluarga bahkan masyarakat untuk betul-betul menghargai manusia sebagai manusia (memanusiakan manusia), tidak mengangap semua pihak diluarnya sebagai obyek melainkan diposisikan sebagai subyek aktif.
setiap manusia tak terkecuali pelajar adalah berhak untuk mendesain masa depannya sendiri, tanpa harus dikekang atau dikungkung oleh keterbatasan ruang dan waktu. segala bentuk kebijakan yang merugikan atau mengancam pelajar (misalnya hak belajar atau mendapatkan pendidikan yang berkualkitas dirampas dengan kebijakan mahalnya pendidikan) harus dilawan. karena dalam sebuah masyarakat yang tidak ada pintu untuk protes, menyalurkan aspirasi dan hak-hak pelajar dibatasi oleh kebijakan yang menindas maka sama halnya kita hidup pada zaman kolonial atau orde baru (sudah tidak sesuai dengan semnagat zaman yang kian menuintut kita lebih peka, kritis terhadap situasi dan kondisi yang terus berkembang). dan apabila kita biarkan msyarakat dalm kebisuan maka sama saja kita menganggap mereka : masyarakat dan pelajar sebagai “manusia mati” karena tak memiliki otonomi.
Melalui apa kita mengkaunter budaya bisu? salah satunya adalah lewat jalan advokasi yang disana akan memberikan pendidikkan kritis yang memberi p-engetahuan tantang hak-haknya dan juga kewajibannya. selain mampunyai hak asasi juga mempunyai kewajiban asasi. negera yang selama ini hanya menuntut warganya atas kewajiban asasi (bayar pajak, SPP) harus diimbangi dengan pemberian jamianan atau hak yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.
Dengan ini masyarakat semakin memilki kesadran kritis, tidak lagi nrimo ing pandom yang berakibat fatalisme akut, dan kita secara riil bisa menggempur budaya bisu yang sudah menjangkiti bangsa Indonesia selama berabad-abad lamanya.
Selamat berjuang!!!. kita takkan pernah merasakan dampak positif dari perubahan kalau kita hanya bisa berpangku tangan.
Ketua PIP PP IRM
Menyikapi perubahan sosial pasca bergulirnya reformasi sejak tahun 1998 yang lalu musti dalam hati kecil kita bertanya apa yang berubah dalam dunia pendidikan kita? tentu kita akan berusaha seobyektif mungkin melihat perubahan sosio-politik, atau sosio-ekonimi bahkan sosio-kultural dalam masyarakat kita yang terkadang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang.
Kita masih saja menemukan tulisan diberbagai media bahwa masih banyak praktek kebijakan atau budaya politik masyarakat yang ke-ordebaru-an. hal ini disebabkan oleh adanya kenyataan dalam kehidupan kolektif kita seperti kebijakan yang sentralistik tentang: seragam, buku wajib, UAN atau sekarang UN (ujian Nasional) dan sebagainya, dalam ruang kelas kita lihat masih banyak pendidik yang memposisikan dirinya sebagai pusat dari kegiatan belajar mengajar. murid adalah obyek dan guru adalah subyek, guru serba tahu dan murid tidak tahu apa-apa mengakibatkan di kelas hanya berisi kegiatan transfer knowledge yang kesemuanya itu akan berakibat mengahsilkan orang-orang yang takluk pada atasan, bermental kuli dan semakin melanggengkan budaya bisu alias tidak punya kretifitas karena selama pendidikan di sekolah inisiatif dan kebebasan berekspresi tidak diafasilitasi dengan baik maka tak heran akhir-akhir tahun ini banyak siswa melakukan percobaan bunh diri atau lari dari relaitas yang menurut mereka tidak layak untuk diakrabi.
Gagasan Paulo Freire (pedagogy of the Opressed, 1972) tentang pendidikan yang membebaskan perlu kita apresiasi dan penting untuk dipraktekkan dalam kultur pendidikan kita. kita tidak boleh membiarkan masyarakat kita utamanya pelajar dan mahasiswa berhenti pada level kesadaran magis, atau kesadaran naïf namun membangun kesadaran kritis di kalangan pelajar adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditunda-tunda. kita tahu petaka pendidikan yang gaya “bank” hanya akan melahirkan manusia yang tertindas, bermental kuli atau meminjam bahasanya Emha Ainun nadjib menjadi gelandangan dinegri sendiri, dan jadi robot-robot yang bernyawa bagi penguasa. PR untuk perbaikan pendidikan kita terlampau banyak dan tentu membutuhkan waktu yang tidak singkat. laporan Bank Dunia menyebutkan keterampilan membaca siswa kelas 4 SD Indonesia paling rendah di Asia Timur. lalu, prestasi siswa SLTP dalam mata pelajaran IPA menempati urutan ke-32 dan Matematikan urutan ke-34 dari 38 negara. soal daya saing, Indonesia menempati rangking ke-37 dari 57 negara(kompas, 28 Sept 2001)
Dari mana kita mulai menyelesaikan PR tersebut? rasanya penting untuk membaca pemikiran Paulo Freire berikut ini. dia membagi kesadran manusia ke dalam tiga tingkatan yang heararkis:
kesadaran naïf yang melihat bahwa sumber persoalan adalah berasal dari internal manusia sendiri (human error). Jadi, bahasa kita orang yang bertipe kesadran naïf itu tak pernak menyalahkan orang lain. Selalu husnudzhon pada orang atau factor diluar dirinya.
kebangkitan kekuatan civil society yang meyuburkan nilai-nilai substransial demokrasi, transparansi, keseimbangan (keadilan) harusnya menjadi angin segar untuk melakuakn perubahan metode mengajar dan emndidik dilingkungan sekolah atau keluarga bahkan masyarakat untuk betul-betul menghargai manusia sebagai manusia (memanusiakan manusia), tidak mengangap semua pihak diluarnya sebagai obyek melainkan diposisikan sebagai subyek aktif.
setiap manusia tak terkecuali pelajar adalah berhak untuk mendesain masa depannya sendiri, tanpa harus dikekang atau dikungkung oleh keterbatasan ruang dan waktu. segala bentuk kebijakan yang merugikan atau mengancam pelajar (misalnya hak belajar atau mendapatkan pendidikan yang berkualkitas dirampas dengan kebijakan mahalnya pendidikan) harus dilawan. karena dalam sebuah masyarakat yang tidak ada pintu untuk protes, menyalurkan aspirasi dan hak-hak pelajar dibatasi oleh kebijakan yang menindas maka sama halnya kita hidup pada zaman kolonial atau orde baru (sudah tidak sesuai dengan semnagat zaman yang kian menuintut kita lebih peka, kritis terhadap situasi dan kondisi yang terus berkembang). dan apabila kita biarkan msyarakat dalm kebisuan maka sama saja kita menganggap mereka : masyarakat dan pelajar sebagai “manusia mati” karena tak memiliki otonomi.
Melalui apa kita mengkaunter budaya bisu? salah satunya adalah lewat jalan advokasi yang disana akan memberikan pendidikkan kritis yang memberi p-engetahuan tantang hak-haknya dan juga kewajibannya. selain mampunyai hak asasi juga mempunyai kewajiban asasi. negera yang selama ini hanya menuntut warganya atas kewajiban asasi (bayar pajak, SPP) harus diimbangi dengan pemberian jamianan atau hak yang sebesar-besarnya untuk masyarakat.
Dengan ini masyarakat semakin memilki kesadran kritis, tidak lagi nrimo ing pandom yang berakibat fatalisme akut, dan kita secara riil bisa menggempur budaya bisu yang sudah menjangkiti bangsa Indonesia selama berabad-abad lamanya.
Selamat berjuang!!!. kita takkan pernah merasakan dampak positif dari perubahan kalau kita hanya bisa berpangku tangan.
Selamat Atas Pelantikan PR IRM M. Mu'allimat
Kru "interupsi" mengucapkan selamat dan sukses atas pembentukan dan sekaligus pelantikan
Pimpinan Ranting
Ikatan Remaja Muhammadiyah
Madrasah Mu'allimat periode 2007/2008
Semoga Allah Swt memberikan keringanan dan kekuatan guna melaksanakan mandat tersebut
salam hormat
Masmulyadi
Penanggung jawab,-
Pimpinan Ranting
Ikatan Remaja Muhammadiyah
Madrasah Mu'allimat periode 2007/2008
Semoga Allah Swt memberikan keringanan dan kekuatan guna melaksanakan mandat tersebut
salam hormat
Masmulyadi
Penanggung jawab,-
Senin, 27 Agustus 2007
UN, Kualitas atau Formalitas
Indonesia yang kita cita-citakan adalah sebuah negara yang mampu mensejahterakan, memberikan kenyamanan, menciptakan sumber daya yang berakhlak mulia, dan mampu bersaing. Keterpurukan yang terjadi bukan hanya disebabkan oleh buruknya perekonomian di Indonesia, tetapi juga disebabkan karena moral crisis (krisis moralitas) dan rendahnya sense of belonging (kepemilikkan bangsa). Pembentukan karakter dan pengetahuan yang terjadi melalui pendidikan formal, informal, dan non formal merupakan modal dasar dalam membangun bangsa.
Pendidikan harus dilakukan secara utuh, dari perencanaan, proses, dan evaluasi. Oleh karena itu, Ujian Nasional akan menjadi bagian evaluasi yang komprehensif, apabila dilakukan secara utuh, baik, dan transparan. Ujian Nasional tidak hanya menguji kognitif skill, tetapi juga harus menguji afektif, psikomotorik skill. Saat ini Ujian Nasional hanya mampu mengujikan kognitif skill.
Ujian nasional juga harus dilakukan oleh lembaga independent dan memperhatikan fungsi pendidik sebagai evaluator. Pemerintah membuat standar nasional pendidikan melalui lembaga independent (BSNP) tetapi pemerintah juga harus melibatkan tenaga pendidik, karena pendidik yang mengetahui secara menyeluruh kondisi siswa dilapangan. Ujian Nasional dilakukan untuk mengetahui standar minimal kelulusan 4,50 yang juga diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kualitas tenaga pendidik yang ada.
Ujian Nasional harus dilakukan oleh lembaga mandiri yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh prosesnya. Proses dilakukan dengan melibatkan unsur daerah yang representatif mewakili daerah di Indonesia. Kondisi pendidikan didaerah memang berbeda-beda, terjadi academik gab yang tinggi, oleh karena itu harus ada partisipasi daerah dalam pra, proses, dan pasca pelaksanaan Ujian Nasional. Pengawasan atau pemantauan juga dilakukan oleh tim independent yang dapat menjaga dan mengawasai pelaksanaan UN. Biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, jadi UN harus sesuai dengan pasal 58 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
UU Sisdiknas juga memperhatikan hak pendidik untuk memberikan evaluasi proses, kemajuan, dan kemajuan hasil belajar. Hal ini yang dijadikan landasan bahwa pendidik boleh melakukan evaluasi. Apabila Ujian Nasional hanya formalitas saja, artinya belum transparan, tidak meliputi unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik, maka lebih baik pendidik yang melakukan evaluasi tersebut.
Profesionalisme pendidik juga harus ditingkatkan. Pendidik tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi pendidik juga menstranformasikan nilai-nilai, sikap, moralitas, dan lain-lain. Oleh karena itu, pendidik menjadikan komponen terpenting dibanding siswa, kurikulum, dan sarana prasarana. Apabila siswa, kurikulum, dan sarana prasarana bagus, tetapi pendidiknya tidak bagus, maka hasilnya juga akan kurang bagus. Oleh karena itu, profesionalisme pendidik menjadi keharusan apabila pendidik diberikan wewenang untuk malakukan evaluasi.
Ujian Nasional yang menghabiskan biaya yang sangat besar, harus mampu meningkatkan kualitas peserta didik. Apabila tidak terjadi perubahan yang signifikan maka Ujian Nasional dihapuskan saja, dan diganti dengan Ujian Akhir Sekolah yang lebih memperhatikan local wisdom dan local genius. Kondisi demikian, sebaiknya pemerintah hanya menetapkan standar nasional pendidikan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005, dan untuk pelaksanaan Ujian diserahkan kepada daerah masing-masing. Pelaksanaan Ujian bukan hanya menilai hasilnya saja tetapi harus juga menilai prosesnya juga.
Penilaian Ujian Nasional harus memperhatikan aspek P + Q + R, artinya P sebagai perilaku siswa disekolah, Q artinya nilai harian siswa, R artinya nilai ujian nasional, kolaboratif penilaian ini akan jauh lebih komprehensif untuk menentukan kelulusan. Dilihat dari kacamat mutu pendidikan, sudah saatnya kita meningkatkan mutu pendidikan salah satunya dengan meningkatkan evaluasi perencanaan, proses, dan hasil pada setiap satuan dan jenjang pendidikan. (Dikutip dari www.sekolahrakyat.org)
Pendidikan harus dilakukan secara utuh, dari perencanaan, proses, dan evaluasi. Oleh karena itu, Ujian Nasional akan menjadi bagian evaluasi yang komprehensif, apabila dilakukan secara utuh, baik, dan transparan. Ujian Nasional tidak hanya menguji kognitif skill, tetapi juga harus menguji afektif, psikomotorik skill. Saat ini Ujian Nasional hanya mampu mengujikan kognitif skill.
Ujian nasional juga harus dilakukan oleh lembaga independent dan memperhatikan fungsi pendidik sebagai evaluator. Pemerintah membuat standar nasional pendidikan melalui lembaga independent (BSNP) tetapi pemerintah juga harus melibatkan tenaga pendidik, karena pendidik yang mengetahui secara menyeluruh kondisi siswa dilapangan. Ujian Nasional dilakukan untuk mengetahui standar minimal kelulusan 4,50 yang juga diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kualitas tenaga pendidik yang ada.
Ujian Nasional harus dilakukan oleh lembaga mandiri yang mampu mempertanggungjawabkan seluruh prosesnya. Proses dilakukan dengan melibatkan unsur daerah yang representatif mewakili daerah di Indonesia. Kondisi pendidikan didaerah memang berbeda-beda, terjadi academik gab yang tinggi, oleh karena itu harus ada partisipasi daerah dalam pra, proses, dan pasca pelaksanaan Ujian Nasional. Pengawasan atau pemantauan juga dilakukan oleh tim independent yang dapat menjaga dan mengawasai pelaksanaan UN. Biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, jadi UN harus sesuai dengan pasal 58 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.
UU Sisdiknas juga memperhatikan hak pendidik untuk memberikan evaluasi proses, kemajuan, dan kemajuan hasil belajar. Hal ini yang dijadikan landasan bahwa pendidik boleh melakukan evaluasi. Apabila Ujian Nasional hanya formalitas saja, artinya belum transparan, tidak meliputi unsur kognitif, afektif, dan psikomotorik, maka lebih baik pendidik yang melakukan evaluasi tersebut.
Profesionalisme pendidik juga harus ditingkatkan. Pendidik tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi pendidik juga menstranformasikan nilai-nilai, sikap, moralitas, dan lain-lain. Oleh karena itu, pendidik menjadikan komponen terpenting dibanding siswa, kurikulum, dan sarana prasarana. Apabila siswa, kurikulum, dan sarana prasarana bagus, tetapi pendidiknya tidak bagus, maka hasilnya juga akan kurang bagus. Oleh karena itu, profesionalisme pendidik menjadi keharusan apabila pendidik diberikan wewenang untuk malakukan evaluasi.
Ujian Nasional yang menghabiskan biaya yang sangat besar, harus mampu meningkatkan kualitas peserta didik. Apabila tidak terjadi perubahan yang signifikan maka Ujian Nasional dihapuskan saja, dan diganti dengan Ujian Akhir Sekolah yang lebih memperhatikan local wisdom dan local genius. Kondisi demikian, sebaiknya pemerintah hanya menetapkan standar nasional pendidikan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005, dan untuk pelaksanaan Ujian diserahkan kepada daerah masing-masing. Pelaksanaan Ujian bukan hanya menilai hasilnya saja tetapi harus juga menilai prosesnya juga.
Penilaian Ujian Nasional harus memperhatikan aspek P + Q + R, artinya P sebagai perilaku siswa disekolah, Q artinya nilai harian siswa, R artinya nilai ujian nasional, kolaboratif penilaian ini akan jauh lebih komprehensif untuk menentukan kelulusan. Dilihat dari kacamat mutu pendidikan, sudah saatnya kita meningkatkan mutu pendidikan salah satunya dengan meningkatkan evaluasi perencanaan, proses, dan hasil pada setiap satuan dan jenjang pendidikan. (Dikutip dari www.sekolahrakyat.org)
Sekolah Jadi Barang Mewah
Bagi warga miskin di Jakarta dan sekitarnya, sekolah ibarat barang mewah. Terlebih ketika akan memasukkan anak – anak mereka ke sekolah baru, karena sebagian besar di antara mereka tak punya dana cadangan yang dapat disisihkan untuk pendidikan. Dihadapkan kondisi seperti itu, mendaftarkan anak ke sekolah menjadi semacam ritus yang amat menakutkan. Bagi warga miskin, lembaga pendidikan tidak bisa diharapkan banyak akan bisa mengubah masa depan anak – anak mereka.
Trisna Budiwarto (40), warga Petamburan, Jakarta Barat, termasuk yang menghadapi tahun ajaran baru dengan seorang anak yang harus melanjutkan ke sekolah menengah pertama tanpa tabungan sepeser pun. “ Anak saya mau masuk SMP duitnya belum kelihatan. Jangankan tabungan, yang ada Cuma tagihan,” ujarnya, Jumat (15/6). Trisna lalu memperlihatkan tagihan rekening air selama beberapa bulan sebesar Rp. 900.000,- dan tunggakan rekening listrik tiga bulan. Dia berlangganan air bersih sewaktu masih bekerja di sebuah perusahan kontraktor, beberapa tahun lalu. Setelah kehilangan pekerjaan itu selama tujuh tahun, terpaksa Trisna bekerja sebagai pedagang air minum kemasan di Tanah Abang untuk menghidupi istri dan empat anaknya. Trisna berjualan pada malam hari dan istrinya pada siang hari.
Demikian pula Sumiati, warga Cilandak, Jakarta Selatan. Dia tidak punya tabungan sama sekali dalam bentuk apa pun. Anak tertuanya, Putera, baru saja lulus SD dan sudah waktunya melanjutkan ke SMP. Dia memang belum tahu anaknya aka bersekolah di mana dan berapa biaya yang dikeluarkan. Sumiati masih menunggu dengan was-was hasil tes yang menjadi syarat masuk SMP negeri. Akan tetapi, tetap saja dia harus menyiapkan sejumlah uang untuk buku pelajaran, seragam sekolah, peralatan tulis, bahkan sumbangan awal tahun jika nanti terpaksa bersekolah di swasta.
Menyiapkan dana keperluan sekolah itu bukan perkara mudah bagi Sumiati yang hanya mengandalkan pendapatan suaminya sebagai kuli bangunan harian, dengan upah Rp.50.000 per hari. Uang itulah untuk kebutuhan sehari-hari empat anggota keluarga tersebut, termasuk uang kontrakan rumah petak yang mereka tempati saat ini. “ Pernah dua minggu suami saya tidak ada pekerjaan sama sekali. Wah, jangankan untuk keperluan sekolah, makan saja bingung,” katanya.
Mereka sesungguhnya sudah paham akan arti pentingnya bersekolah. Setidaknya, berpandangan melalui sekolah ada harapan agar masa depan anak-anaknya akan lebih baik dan kemudian dapat membantu keluarga. Trisna dan Sumaiati, misalnya, berupaya sedapat mungkin agar anak mereka terus bersekolah. Biasanya, jika ada kebutuhan biaya sekolah yang benar-benar mendesak, mereka mencari pinjaman. “ Kalau enggak dapat, minta ke sekolah agar bisa mencicil tatau nunggak dulu. Setelah itu, uang dapur dikurangi sedikit – sedikut. Ya, yang penting ada nasi aja,” kata Sumiati. ( Kompas, “Humaniora”, Jum’at 15 Juni 2007, TP )
Trisna Budiwarto (40), warga Petamburan, Jakarta Barat, termasuk yang menghadapi tahun ajaran baru dengan seorang anak yang harus melanjutkan ke sekolah menengah pertama tanpa tabungan sepeser pun. “ Anak saya mau masuk SMP duitnya belum kelihatan. Jangankan tabungan, yang ada Cuma tagihan,” ujarnya, Jumat (15/6). Trisna lalu memperlihatkan tagihan rekening air selama beberapa bulan sebesar Rp. 900.000,- dan tunggakan rekening listrik tiga bulan. Dia berlangganan air bersih sewaktu masih bekerja di sebuah perusahan kontraktor, beberapa tahun lalu. Setelah kehilangan pekerjaan itu selama tujuh tahun, terpaksa Trisna bekerja sebagai pedagang air minum kemasan di Tanah Abang untuk menghidupi istri dan empat anaknya. Trisna berjualan pada malam hari dan istrinya pada siang hari.
Demikian pula Sumiati, warga Cilandak, Jakarta Selatan. Dia tidak punya tabungan sama sekali dalam bentuk apa pun. Anak tertuanya, Putera, baru saja lulus SD dan sudah waktunya melanjutkan ke SMP. Dia memang belum tahu anaknya aka bersekolah di mana dan berapa biaya yang dikeluarkan. Sumiati masih menunggu dengan was-was hasil tes yang menjadi syarat masuk SMP negeri. Akan tetapi, tetap saja dia harus menyiapkan sejumlah uang untuk buku pelajaran, seragam sekolah, peralatan tulis, bahkan sumbangan awal tahun jika nanti terpaksa bersekolah di swasta.
Menyiapkan dana keperluan sekolah itu bukan perkara mudah bagi Sumiati yang hanya mengandalkan pendapatan suaminya sebagai kuli bangunan harian, dengan upah Rp.50.000 per hari. Uang itulah untuk kebutuhan sehari-hari empat anggota keluarga tersebut, termasuk uang kontrakan rumah petak yang mereka tempati saat ini. “ Pernah dua minggu suami saya tidak ada pekerjaan sama sekali. Wah, jangankan untuk keperluan sekolah, makan saja bingung,” katanya.
Mereka sesungguhnya sudah paham akan arti pentingnya bersekolah. Setidaknya, berpandangan melalui sekolah ada harapan agar masa depan anak-anaknya akan lebih baik dan kemudian dapat membantu keluarga. Trisna dan Sumaiati, misalnya, berupaya sedapat mungkin agar anak mereka terus bersekolah. Biasanya, jika ada kebutuhan biaya sekolah yang benar-benar mendesak, mereka mencari pinjaman. “ Kalau enggak dapat, minta ke sekolah agar bisa mencicil tatau nunggak dulu. Setelah itu, uang dapur dikurangi sedikit – sedikut. Ya, yang penting ada nasi aja,” kata Sumiati. ( Kompas, “Humaniora”, Jum’at 15 Juni 2007, TP )
Langganan:
Postingan (Atom)